KlikQQ - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam menekan penyebaran virus corona (Covid-19) selama dua pekan, sejak 10 April sampai 23 April 2020.
Berdasarkan data dari laman resmi pemantauan Covid-19 milik Pemprov DKI Jakarta, kasus positif virus corona di Jakarta meningkat selama penerapan PSBB tahap pertama tersebut.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan kemudian memutuskan untuk memperpanjang pemberlakuan PSBB. Keputusan ini diambil setelah Anies dan jajarannya melihat data pergerakan kasus positif Covid-19 masih terus bertambah di Jakarta.
Selama PSBB tahap pertama, Anies juga menilai masih banyak masyarakat yang tidak menaati aturan dalam PSBB. Anies memperpanjang PSBB di DKI Jakarta selama 28 hari, dari 23 April sampai 22 Mei.
Hari ini, Jumat (8/4), tepat empat pekan pelaksanaan PSBB di Jakarta atau dua pekan sejak PSBB tahap kedua berjalan.
Merujuk data Pemprov DKI Jakarta pada 24 April atau hari pertama pelaksanaan PSBB tahap kedua, jumlah positif terinfeksi virus corona secara kumulatif sebanyak 3.605 orang. Hingga Kamis (7/5), kasus positif virus corona menjadi 4.775.
Artinya, sejak pelaksanaan PSBB tahap kedua hingga dua pekan sesudahnya, 1.170 kasus positif atau rata-rata 90 kasus per hari.
Jumlah pergerakan kasus tersebut lebih rendah jika dibandingkan pada periode 10 April-23 April atau tahap pertama PSBB. Dalam periode itu terjadi penambahan 1.696 kasus atau rata-rata 130,4 kasus per hari.
Kemudian untuk pasien sembuh, pada 24 April tercatat 327 orang dinyatakan sembuh dari Covid-19 di Jakarta. Sementara hingga Kamis (7/5), terdapat 718 orang yang sembuh. Dalam dua pekan PSBB tahap kedua, bertambah 391 orang sembuh atau rata rata 30 orang per hari.
Jumlah pasien sembuh itu lebih tinggi jika dibandingkan pada periode 10 April-23 April atau tahap pertama PSBB. Periode tersebut, rata-rata pasien sembuh di Jakarta mencapai 16,1 orang per hari.
Sedangkan, jumlah pasien positif Covid-19 yang meninggal pada 24 April tercatat sebanyak 331 orang. Hingga Kamis (7/5), sebanyak 430 pasien positif Covid-19 meninggal. Artinya dalam dua pekan PSBB tahap kedua, terjadi penambahan 99 orang atau rata-rata 7,6 kasus per hari.
Jumlah pasien positif virus corona yang meninggal ini, lebih rendah jika dibandingkan dengan pperiode 10 April-23 April atau tahap pertama PSBB. Periode tersebut, rata-rata pasien meninggal di Jakarta mencapai 12 kasus per hari.
Sementara, sampai Kamis (7/5), masih ada 1.693 warga yang menunggu hasil pemeriksaan virus corona. Untuk jumlah orang dalam pemantauan (ODP) yang masih dipantu sebanyak 243 orang, sedangkan pasien dalam pengawasan (PDP) yang masih dirawat mencapai 1.060 orang.
Polemik Bansos
Pemberlakuan PSBB tahap kedua di Ibu Kota diwarnai polemik pembagian bantuan sosial kepada masyarakat terdampak. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut Anies sudah angkat tangan untuk memberikan bansos kepada 1,19 juta kepala keluarga di Jakarta.
Sri Mulyani mengatakan bahwa Anies meminta pemerintah pusat yang menyediakan bansos tersebut.
Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Irmansyah mengatakan, warga penerima bantuan sosial (bansos) bakal bertambah. Sebelumnya, pada PSBB tahap pertama, Pemprov DKI hanya memberikan kepada sekitar 1,2 juta warga.
"Untuk tahap kedua itu datanya akan bertambah," kata dia, Rabu (6/5) usai rapat bersama DPRD DKI Jakarta.
Namun, hingga saat ini, Pemprov DKI Jakarta belum melakukan penyaluran bansos. Penundaan dilakukan berkaca dari kacaunya data penerima pada distribusi bansos tahap pertama.
Anies sempat mengakui bahwa penyerahan bansos kepada warga terdampak di Jakarta memang belum sempurna.
"Yang pertama kemarin sudah menjangkau 1,2 juta keluarga dan alhamdulillah terdistribusi dengan baik. Apakah sempurna? Tidak. Ada kekurangan sana sini, ke depan jadi bahan kita untuk memperbaiki," ujar Anies dalam jumpa pers di Balai Kota, Jakarta, Jumat (1/5).
Setelah Sri Mulyani dan dua menteri Kabinet Kerja menyoroti pemberian bansos di Jakarta, Anies menyebut bahwa pihaknya sudah memberikan bansos sejak sebelum penerapan PSBB 10 April lalu.
Namun, ia tak merespons soal dirinya meminta pemerintah pusat yang selanjutnya memberikan bansos ke warga DKI.
Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai sebagai ibu kota negara, persoalan kacaunya data penerima bansos tidak seharusnya terjadi. Ia meminta Pemprov DKI memperbaiki data warga penerima bansos.
Menurutnya, pemberian bansos tepat sasaran menjadi salah satu penopang kesuksesan pelaksanaan PSBB.
"Sekarang kan dipending, artinya harapan orang untuk tidak mudik menjadi sulit, karena tidak ada kepastian dapat bantuan, akibatnya ini kan kita tujuan untuk memutus mata rantai Covid-19, jadi tujuan memutus mata rantai menjadi mission imposibble," kata Trubus, Kamis (7/5).
Sementara itu, Ketua Forum Warga Kota Jakarta Azas Tigor Nainggolan menilai Pemprov DKI belum tegas dalam mengawasi dan menjalankan aturan-aturan terkait PSBB.
Ia menyebut masih banyak perusahaan, yang tidak dikecualikan dalam aturan PSBB, masih beroperasi. Menurutnya, kondisi seperti ini membuat pelaksanaan PSBB menjadi tidak efektif.
"Udah mulai banyak orang kerja. Beberapa hari lalu saya dari Jakarta ke Bogor jalan tol penuh. Kenapa penuh? karena KRL dibatasi, jadi pekerja menggunakan kendaraan pribadi," ujar Tigor, Kamis (7/5).
Berdasarkan data laporan sidak Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi dari tanggal 14 April sampai 5 Mei 2020, sebanyak 899 perusahaan di DKI Jakarta melanggar aturan selama masa PSBB.
No comments:
Post a Comment