Dedi Mulyadi: Hentikan PSBB karena Sudah Tak Efektif

KlikQQ - Anggota DPR RI Dedi Mulyadi menyampaikan agar penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah daerah dihentikan karena sudah tidak efektif dalam menekan interaksi dan pergerakan masyarakat untuk mencegah penyebaran virus corona (Covid-19).

"Kondisi sekarang sudah tidak efektif. Saya mengusulkan PSBB diganti dengan karantina komunal berbasis RW dan desa," katanya dalam sambungan telepon dari Karawang seperti dilansir dari Antara, Minggu (10/5).

Mantan Bupati Purwakarta ini mengatakan melalui karantina komunal, di setiap desa mulai tingkat RW disediakan tempat karantina, pos penjagaan, alat pelindung diri, ambulans dan alat pengukur suhu tubuh. Bahkan disarankan agar tes swab dilakukan di tingkat RW.

Dengan fasilitas tersebut setiap pengurus RW menutup sendiri daerahnya masing-masing sehingga saat ada orang yang masuk ke kampungnya diperiksa terlebih dahulu.

Menurut Dedi, masyarakat desa dikenal mandiri dan mereka bisa menjaga kampungnya sendiri, membangun jalan sendiri, membangun pos ronda sendiri, dan bahkan bisa membuat sistem sendiri. Konsep karantina komunal tersebut kini tengah dilaksanakan di Purwakarta.

Dedi pun meyakini karantina komunal bisa jauh lebih efektif dibandingkan PSBB yang kini diterapkan di sejumlah kabupaten/kota.

Politikus Partai Golkar ini mengatakan PSBB sudah tidak efektif karena karena ada beberapa kebijakan pemerintah pusat yang melonggarkan transportasi.

Pelonggaran transportasi membuat interaksi orang semakin tinggi dan banyak. Padahal, Dedi melanjutkan, PSBB bertujuan untuk menekan jumlah orang berinterkasi baik antar-individu maupun antar-wilayah.

Dia pun menyoroti lalu lintas mobil yang tetap bisa lolos pos pemeriksaan. Dedi bilang Penjagaan ketat hanya dilakukan pada jam-jam tertentu.

Selain itu, menurut Dedi, PSBB tidak efektif karena aturannya terlalu panjang dan lama, sehingga berdampak pada ekonomi dan sosial terhadap masyarakat. Di sisi lain, ada kebijakan yang berbenturan, yakni PSBB dan kelonggaran transportasi. Kondisi itu membuat masyarakat bingung.