Konawe Utara, Daerah Kaya Tambang Langganan Banjir

KlikQQ - Saban musim hujan tiba, Kabupaten Konawe Utara menjadi daerah langganan banjir di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Misalnya Juni 2020 lalu, Konawe Utara sudah dilanda beberapa kali banjir.

Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Konawe Utara, sebanyak 19 desa dari enam kecamatan dilanda banjir sepanjang banjir bulan Juni. Sebanyak 3.741 warga terkena dampak banjir ini dan beberapa di antaranya terpaksa mengungsi di tempat aman.

Namun banjir paling parah melanda daerah ini terjadi pada Juni 2019 lalu. Data BNPB menyebutkan, sebanyak 3 kelurahan, dan 38 desa di enam kecamatan terendam banjir. Sebanyak 185 rumah warga hanyut, 1.235 rumah terendam banjir, dan 5.111 jiwa dari 1.420 kepala keluarga harus mengungsi.

Banjir turut merusak lahan padi seluas 970,3 hektare, kebun jagung seluas 83,5 hektare, dan lahan lainnya seluas 11 hektare. Banjir pun berdampak pada tambak perikanan seluas 420 hektare.

 

Enam kecamatan yang dilanda banjir adalah Andowia, Asera, Oheo, Langgikima, Landawe, dan Wiwirano.

Terhadap banjir ini, Bupati Konawe Utara Ruksamin menetapkan status darurat bencana dan ia menginstruksikan kepada seluruh personelnyaa untuk segera mengevakuasi warga yang kemungkinan terjebak banjir.

"Bupati Konawe Utara mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 240 Tahun 2020 tentang penetapan status tanggap darurat bencana banjir di Kabupaten Konawe Utara," tulis surat resmi Bupati Konawe utara yang diterima sejak Juni lalu.

Kerusakan Lingkungan

Bencana banjir yang terus melanda Kabupaten Konawe Utara ini diduga disebabkan rusaknya lingkungan dan alam. Konawe Utara adalah daerah dengan penghasil tambang nikel terbesar di Bumi Anoa. Selain itu, terdapat juga perkebunan sawit.

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Tenggara menyebut, selain akibat aktivitas penambangan, perkebunan sawit, bencana turut disebabkan oleh pembalakan liar yang tak terkendali.
"Banjir dan kerusakkan hutan di Konut itu sangat erat kaitannya," kata Direktur Eksekutif Walhi Sultra Saharuddin.

Ia menyebut, hutan di Konawe Utara tinggal 30 persen. Sisanya, telah dikonfersi menjadi area pertambangan melalui izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH).

Dengan luasan hutan tersisa 30 persen ini, sudah menjadi ambang batas ketersediaan hutan di daerah itu. Pemerintah sudah tidak boleh mengeluarkan IPPKH kepada izin usaha pertambangan (IUP).
"Artinya, luasan yang 30 persen ini mesti dijaga," kata Saharuddin.

Di Konawe Utara, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), luas hutan lindung 209.661 hektare, hutan produksi terbatas 80.490 hektare, hutan produksi tetap seluas 65.999 hektare dan hutan produksi dapat dikonversi seluas 33.052 hektare.

Sementara data Walhi Sultra menyebut, di Konut ada 14 izin perkebunan sawit sejak 15 tahun terakhir. Luasannya mencapai 1.050 hektare.

Selain itu, di Konawe Utara ada 71 izin usaha pertambangan (IUP) yang dinyatakan punya izin operasi dengan luasan IUP 208.700.070 hektare. Berdasarkan data Walhi Sultra yang dirilis 2019 lalu, ada 23 perusahaan tambang yang mengantongi IPPKH dengan luasan mencakup 10.158 hektare.

Menurut Udin, bencana banjir akan terus terulang bila pemerintah tidak mengendalikan pemberian izin pertambangan, perkebunan dan ilegal loging.

Udin menyebut, praktik penambangan ilegal juga marak di Konawe Utara sejak pandemi virus corona terjadi. Di Blok Matarape yang berstatus quo, ditemukan penambangan ilegal.

"Padahal, di sana tidak boleh ada penambangan. Selain menambang ilegal, di sana juga adalah hutan produksi," bebernya.

Masyarakat Trauma

Banjir yang terjadi saban tahun ini terus menghantui masyarakat Konawe Utara. Bahkan, tingkat psikologi warga tengah di ambang frustrasi.

Dosen Psikologi Fakultas Pendidikan dan Ilmu Keguruan (FKIP) Universitas Halu Oleo Kendari Sumarlin pernah melakukan pendampingan dan bimbingan konseling di daerah itu pasca-banjir melanda.

Ia menyebut, banjir yang menerjang suatu kawasan dapat mengakibatkan kerugian besar bagi korban banjir, kerugian ini meliputi: kerugian materi, non materi maupun budaya sosialnya.

"Selain itu, dampak yang sangat rentan bagi korban banjir adalah dapat menyebabkan kecemasan, stres bahkan akan menyebabkan seseorang traumatik," kata Sumarlin.

Menurut dia, kondisi trauma biasanya berawal dari keadaan stres yang mendalam dan terus berlanjut dan tidak dapat diatasi oleh individu yang mengalaminya. Bila keadaan trauma dalam jangka panjang, maka itu merupakan suatu akumulasi dari peristiwa atau pengalaman yang buruk dan memilukan.

"Konsekuensinya adalah akan menjadi suatu beban psikologis yang amat berat dan mempersulit proses penyesuaian diri seseorang," kata dia.

"Seperti halnya di Konawe Utara masyarakat yang terkena banjir selain mengalami kerugian material juga mengalami masalah psikologis, seperti stres serta mengalami rasa cemas yang mendalam," imbuhnya.

Menurut dia, solusi untuk mengobati rasa traumatik itu adalah mengurangi sumber kecemasan mereka, salah satunya banjir yang terus mengancam setiap tahun. Bantuan sosial yang turun pasca-banjir, bukan satu-satunya solusi. Paling utama adalah menanggulangi faktor utama penyebab banjir yang terjadi selama ini.